Rabu, 17 Februari 2010

Bahasa Indonesia

Penting Keterlibatan Swasta Dalam Pembangunan Nasional Rabu, 17 Februari 2010 19:47 WIB
Penulis : Jajang Sumantri
Sumber:www.mediaindonesia.com


JAKARTA--MI: Beragam target yang ditetapkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi 7%, mengurangi angka kemiskinan hingga 8%-10% dan pengangguran hingga tinggal 5%, akan sulit terwujud apabila pembangunan hanya dibebankan pada kemampuan pemerintah.

"Karena itu peran swasta menjadi penting dan kita wujudkan dalam bentuk kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP)," ujar Menteri Negera Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana saat kunjungan ke Redaksi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (17/2).

Untuk mewujudkan ini Bappenas telah melakukan berbagai langkah yang mendukung keberadaan PPP tersebut. Misalnya saja merevisi beberapa aturan yang selama ini membuat keterlibatan swasta tidak bisa berkembang maksimal.

"Kita sudah revisi beberapa peraturan presiden (perpres) terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta ini. beberapa aturan teknis juga tengah disusun misalnya saja terkait masalah keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah," ujar Armida.

Dengan porsi pencapaian target pembangunan 60% ditentukan daerah, peluang untuk melakukan pembangunan secara mandiri memang terbuka. Hanya saja ketika menggandeng swasta maka pemda harus tetap diarahkan supaya tidak keluar dari koridor arah pembangunan dan terhadap pelaksanaannya.

Wujudnya adalah dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) serta memberikan dukungan untuk proyek yang dijalankan oleh PPP unit.

"Meski Bappeda kini sudah tidak lagi berada dibawah Bappenas, namun kita tetap berkoordinasi untuk memberi koridor perencanaan pembangunan. Sementara itu dengan PPP unit, baik dari kementerian terkait maupun daerah, Bappenas membantu menyiapkan proyek yang membutuhkan pendanaan banyak sehingga harus melalui nmekanisme PPP supaya layak jual kepada investor," ujar Armida.

Terkait hal ini, sebagai tindak lanjut dari Infrastructure Summit pada akhir 2009 lalu, pemerintah akan menggelar Asia Pacific Industrial Ministerial Meeting yang akan digelar pada Apil 2010 mendatang.

"Kita tidak memiliki target berapa proyek yang harus mendapatkan investor, namun yang akan kita tawarkan adalah proyek yang memang telah siap untuk dikembangkan (feasible) sehingga bisa menjadi proyek dengan skema PPP ini," ujar Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Syahrial Loetan. (Jaz/OL-03).

Komentar:
1. Penalaran:terdapat pada kalimat yang bercetak tulisan yang tebal.di sana jelas bahwa sudah di beri target yang tentunya sudah di lihat dari data yang didapat

2. Argumentasi: terdapat pada kalimat yang bercetak tulisan yang miring,karena penadapat dari menteri negara PPN

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar