Jumat, 19 Februari 2010

Bahasa Indonesia

Program Prioritas Tambah Belanja RAPBN-P Rp22,3 Triliun
Jumat, 19 Februari 2010 19:25 WIB ,Penulis : Dwi Tupani
Sumber:www.kompas.com

JAKARTA--MI: Sebanyak 155 rencana aksi dalam Inpres Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional 2010 berimpilkasi pada penambahan belanja RAPBN-P 2010 sebanyak Rp22,3 triliun. Belanja negara yang telah disahkan di UU APBN 2010 sebanyak Rp91,4 triliun, diusulkan naik menjadi Rp114 triliun.

Menurut Menko Perekonomia Hatta Rajasa program dalam Inpres tersebut sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBN 2010 senilai Rp91,7 triliun. Tetapi ada program-program baru yang ditambah melalui RAPBN-P mulainya akan ditambah sekitar Rp21 triliun.

"Kemudian setelah rapat lagi di Kantor Wapres kemarin, ditambah lagi Rp1,25 triliun untuk program-program nelayan dan membangun lapas. Jadi totalnya hampir Rp114 triliun," kata Hatta dalam Konferensi Pers Sosialisasi Inpres Percepatan Pembangunan Nasional yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres Jakarta, Jumat (19/2)

Turut hadir dalam acara tersebut, Menko Polhukan Djoko Suyanto, Wakil Menneg PPN/ Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuo, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Deputi Menko Kesra Sujana Royat.

Menurut Hatta, semua tambahan belanja dalam program prioritas itu akan diajukan ke DPR melalui mekanisme APBN-P. Wakil Menneg PPN/ Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuo menyatakan, salah satu rencana aksi yang menjadi prioritas adalah pembangunan bandara Kuala Namu yang ditargetkan selesai 2011.

"Namun untuk 2010 diharapkan selesai 74 persen pada 2010. Jadi ada tambahan dalam APBN-P Rp600 miliar," kata Lukita.

Selain itu sesuai arahan Presiden, kata Lukita, pemerintan juga akan menganggarkan Rp1 triliun di untuk meningkatkan fasilitas dan kelayakan lapas di seluruh indonesia. Presiden juga memberikan arahan untuk pengadaan 1.000 kapal motor untuk nelayan yang akan distribusikan pada kantong-kantong nelayan di seluruh Indonesia dengan dana Rp1,5 triliun.

"Tetapi untuk kapal motor nelayan, anggarannya tidak langsung besar tahun ini, baru 60 kapal dengan harga Rp1,5 miliar. Dengan ini dibangun mekanisme dan monitoring. Tidak langsung 500 sampai 1000 kapal, tapi di 2011 atau di 2012," kata Lukita.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menambahkan, program untuk lapas dan kapal nelayan itu muncul di rapat kerja Presiden dengan Menteri dan Gubernur di Cipanas 2-3 Februari lalu. "Program ini salah satu yang aktual di lapangan. Sedangkan program-program yang masuk RPJM-N tetap ada," katanya.

Beberapa contoh rencana aksi lain yang akan dilaksanakan pemerintah adalah prioritas infrastruktur penyelesaian jalan lintas dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional sepanjang 1.479,8 kilometer.

Sementara itu untuk prioritas reformasi birokrasi akan dilakukan percepatan harmoniasasi dan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah. Parameternya dengan menyelesaikan kajian 3 ribu perda. Serta penerapan nomor induk kependudukan (NIK) dengan parameter 329 kabupaten/ kota sudah menerbitkan NIK. (Tup/OL-03).

Komentar :
1. Penalaran : terdapat pada tulisan bercetak tebal,ini fakta karena terdapat kalimat atau kata yang terdapat di UU APBN 2010.

2. Argumentasi : terdapat pada tulisan bercetak miring,di kalimat ini juga berargument dan berfakta,dan di jelaskan langsung oleh narasumber tersebut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar